"Saat ini kami sedang menyusun gugatan kepada Presiden SBY dan Komisi II DPR karena sudah tega menghambur-hamburkan uang negara demi fasilitas presiden yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat."
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengumumkan rencana untuk menggugat secara hukum Pemerintah dan DPR karena membeli pesawat kepresidenan yang baru.Uchok Sky Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan sejumlah LSM akan bergabung sebagai penggugat Pemerintah dan DPR dalam kasus itu.
"Saat ini kami sedang menyusun gugatan kepada Presiden SBY dan Komisi II DPR karena sudah tega menghambur-hamburkan uang negara demi fasilitas presiden yang tidak ada hubungaannya dengan kesejahteraan rakyat," kata Uchok, di Jakarta, hari ini.
Menurutnya, selain pemerintah, DPR juga harus dituntut karena telah mengusulkan dan akhirnya menyetujui anggaran pembelian pesawat baru itu.
Uchok mengatakan DPR, sebagai wakil rakyat, sebetulnya tidak boleh mengajukan usulan pembelian pesawat tersebut apabila benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
"Yang mereka perjuangkan seharusnya adalah mengalokasikan uang APBN untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan pejabat negara," kata Uchok.
Seperti dinyatakan pihak Sekretariat Negara, pembelian pesawat kepresidenan baru itu diusulkan oleh Komisi II DPR periode 2004-2009 lalu.
Saat itu, komisi itu dipimpin oleh Priyo Budi Santoso, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
Pemerintah telah melunasi biaya pembelian pesawat RI 1 buatan Boeing jenis Boeing Business Jet 2 Green Aircraft seharga USD91,2 juta atau sekitar Rp850 miliar.
Rinciannya, sebesar USD58,6 juta untuk badan pesawat, USD27 juta untuk interior kabin, USD4,5 juta untuk sistem keamanan, dan USD1,1 juta untuk biaya administrasi.
Sumber: Yahoo.com
0 comments:
Post a Comment